Connect with us

News

Terima Aspirasi Rakyat Maluku, Ana Siap Berjuang Percepatan Pembangunan Jalan dan Pelabuhan

Maluku – Anggota Komite II DPD-RI Anna Latuconsina menggelar Reses pada 14 Desember 2019 hingga 5 Januari 2020 terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku.

Dalam Reses tersebut, Anna bersama rakyat Maluku berbicara mengenai program pembangunan 800 kilometer ruas jalan nasional di enam kabupaten pada tahun 2015 lalu, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.

Selain 800 kilometer ruas jalan nasional dienam Kabupaten, senator senior asal Maluku ini juga membicarakan pembangunan jalan strategis nasional di kawasan perbatasan sejauh 1800 kilometer.

“Pada tahun 2015 telah diprogramkan pembangunan 800 Kilometer ruas jalan nasional di enam kabupaten dan 1800 kilometer ruas jalan strategis nasional untuk peningkatan infrastruktur kawasan perbatasan di Maluku,” kata Anna Latuconsina lewat pesan tertulisnya, Rabu (8/1).

Dikatakan senator tiga periode ini, dari program pembangunan ruas jalan sejauh 800 kilometer untuk enam kabupaten dan 1800 kilometer untuk kawasan perbatasan, baru 40 persen terlaksana dari yang direncanakan oleh Pemerintah.

“Baru terlaksana 40 persen dari yang direncanakan, sehingga belum mencukupi kebutuhan ketersediaan jalan utama dan jalan penghubung di Maluku. Karenanya diperlukan lagi peningkatan status jalan daerah (kabupaten/kota dan provinsi) menjadi jalan nasional,” jelas Anna.

Selain pembangunan jalan sebagai penghubung antar wilayah darat, Anna juga memberikan perhatian serius untuk pembangunan infrastruktur wilayah laut agar mempermudah lalu lintas orang dan juga barang.

“Pembangunan infrstruktur di daerah kepulauan perlu memperhatikan aksesibilitas, koneksitas wilayah laut dan wilayah darat, sehingga dapat mempermudah lalu lintas orang dan barang,” ucapnya.

“Oleh karena itu pembangunan sarana pelabuhan di daerah-daerah harusnya lebih dioptimalkan alokasi, tempat dan peruntukkannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu di bangun infrastruktur jalan dan jembatan,” tegasnya.

DPD-RI Mendesak Pemerintah pusat untuk mengakomodir percepatan pembangunan infrastruktur bidang jalan Provinsi Maluku kedala Renstra Kementrian PUPR, Ditjen Bina Marga dalam tahun anggaran 2021-2024 (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News