Connect with us

News

Tak Hanya Masalah Irigasi, Petani Maluku Juga Keluhkan Kuota Subsidi Pupuk Sangat Kecil

AMBON – Alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Maluku belum cukup, hingga hal tersebut berpengaruh pada hasil produksi terus mengalami penurunan.

Menurut Anggota DPD RI asal Maluku, Anna Latuconsina, kuota pupuk subsidi yang biasa disalurkan ke petani Maluku mengalami penurunan, dimana pupuk urea yang biasanya 200 kg per hektar kini turun menjadi 50 kg per hektar.

“Petani di Maluku belum sepenuhnya merasakan manfaat kebijakan subsidi pupuk karena kuota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sangat kecil apalagi di tahun 2021,” kata Anna Latuconsina saat melakukan Pengawasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan serta Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Khusus untuk pupuk urea yang biasanya dosis 200 kg/ha sekarang hanya 50 kg/ha. Ini sangat mempengaruhi hasil produksi pertanian,” tambahnya.

Dikatakan senator tiga periode itu, sektor pertanian saat ini menjadi isu yang menarik, karena hal tersebut menjadi prioritas bagi masyarakat Maluku, khususnya penduduk dengan pendapatan di bawah rata-rata.

“Sektor pertanian dan nasib petani masih menjadi isu prioritas karena sebagaian besar penduduk miskin adalah petani, sehingga program Kartu Tani perlu ditambah kuotanya agar dapat membantu meningkatkan kesejehteraan petani,” ucapnya.

Belum lagi masalah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang sejauh ini masih terbatas di Maluku.

“Pembinaan oleh petugas penyuluh setiap saat dilakukan namun belum optimal karena jumlah PPL yang masih terbatas dibandingkan jumlah desa dan lahan yang ada,” paparnya.

Dijelaskan Anna, perbaikan irigasi menjadi hal utama untuk kemajuan pertanian di Maluku, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada hasil produksi pertanian nanti.

“Perbaikan irigasi pertanian sampai ke saluran Tersier masih harus terus di benahi dan dibangun karena sangat mempengaruhi produksi pertanian,” jelasnya.

“Pembangunan sektor Pertanian sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sehingga kebijakan refocusing dan re-alokasi anggaran pada masa pandemi Covid-19 sebaiknya tidak dilakukan pada sektor pertanian, karena berdampak luas pada pembangunan sektor pertanian dan juga pada sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan serta target stok pangan nasional,” tutupnya. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News