Connect with us

News

PT ASTB Harap Ada Perhatian Pemerintah Pada Nelayan Maluku

AMBON – Pimpinan PT ASTB, Kun Kusno mengatakan hasil tangkapan ikan jenis frozen cakalang tuna terus menurun setiap tahun. Hal ini terjadi lantaran adanya penggunaan alat tangkap yang terus berubah dan tidak ramah lingkungan. Sementara para nelayan di Maluku masih menggunakan sitem huhate atau Pool and Line.

“Setelah tahun 2000 hasil tangkapan nelayan menurun setiap tahun. Tahun 2020 adalah yang paling jelek dari sisi hasil tangkapan nelayan. Jenis alat tangkap yang digunakan tindak menggunakan jaring hanya menggunakan pancing,” kata Kun Kusno saat berdiskusi dengan Anggota DPD RI Anna Latuconsina saat kunjungan kerja dalam rangka reses pada Desember kemarin.

Dikatakan Kun Kusni, hasil tangkap ikan cakalang tuna oleh nelayan Maluku lewat PT ASTB sudah menembus pasar internasional. Selama ini, kata dia, hasil tangkap selalu di kirim ke Jepang dan Amerika. Namun, di tahun 2020 volume pegiriman terus menurun karena terdampak pandemic Covid-19.

“Produk yang dihasilkan adalah Frozen Cakalang Tuna yang diekspor ke Jepang dan Amerika. Pada Maret 2020 ekspor ke Amerika dibatasi hanya 2 (dua) kontainer karena covid-19. saat ini ekspor telah normal. Identitas ikan yang dikirim dari PT ASTB terlampir dengan jelas pada saat ekspor,” ucapnya.

“Hasil tangkapan turun karena fishing ground makin lama makin jauh. Dulu dalam sehari nelayan bisa dua kali melaut namun sekarang membutuhkan waktu satu minggu dan biaya operasional semakin tinggi. Fishing ground semakin jauh. Hal ini terjadi karena banyak rompon,” tambahnya.

Selain masalah pengirimina, Kun Kusno meminta Pemerintah memberikan perhatian serius kepada infrastruktur perikanan di Maluku, agar potensi Sumber Daya Alam (SDM) terus terjaga. Pasalnya, potensi perikanan di Maluku belum terjaga dengan baik, hingga perlu ada perhatian serius dari Pemerintah, baik Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.

“Pembangunan infrastruktur perikanan harus diikuti dengan perlindungan terhadap potensi Sumber Daya Alam. Nelayan Bagan juga perlu diperhatikan. Jika produksi perikanan lancar terjadi peningkatan tenaga kerja. Sektor perikanan di Maluku sangat kaya tapi tidak diatur dan dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.

“Diharapkan laut banda dan laut seram dibatasi alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan. Rompon tepat diberikan kepada nelayan tradisional tetap dibatasi untuk nelayan dengan kapal jaring. Selain itu pembelajaran untuk para nahkoda yang berlayar dari PT ASTB untuk tidak membuang sampah ke laut dan membawa kembali sampah ke darat,” sambungnya.

Ada Pungli Terhadap Izin Masuk-Keluar Kapal Oleh Syahbandar

Pimpinan PT ASTB Kun Kusno mengakui ada praktik pungli oleh Syahbandar saat ada proses izin masuk dan keluar kapal ikan di Maluku. Harusnya, para nelayan kapal ikan hanya dibolehkan bayar ke pelabuhan sebesar Rp 50 ribu, namun jumlah itu membengkak dan sering dikeluhkan oleh para awak kapal.

“Perizinan kadang ada keterlambatan pengurusan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Ada pungli dalam perizinan keluar masuk kapal Perikanan dari pelabuhanoleh Syahbandar . Padahal biaya yang dipungut oleh negara hanya Rp. 50.000,-,” akuinya.

“Surat Layak Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan. setelah itu melakukan pengurusan Surat Izin Berlayar (SIB) jika dimungkinkan nelayan hanya mengurus satu surat saja,” tambahnya.

Berdasarkan hasil aspirasi bersama PT Aneka Sumber Tata Bahari (ASTP) Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah akan di usulkan untuk ditindak lanjuti dengan kementrian terkait sesuai dengan tingkat penyelesaiannya, Mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi dan peraturan yang ada. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News