Connect with us

News

Petani Di Kabupaten Malteng Masih Butuh Pupuk Subsidi dan Bantuan Alsinta

AMBON – Dalam Kunjungan Kerja Anggota Komite II DPD RI Anna Latuconsina dalam pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada, Selasa 29 September 2020 kemarin di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Malteng.

Dalam kunjungan kerja yang dibula langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Arsad Slamat dan diikuti hadiri Kepala Seksi Penyuluhan Leni Tunjanan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sumbaha Tualeka, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Kecamatan Kota Masohi, Seram Utara Barat, Amahai, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan Seti.

Dalam penjelasan Kepala Seksi Penyuluhan Leni Tunjanan Di Maluku sentra produksi padi ada di tiga kabupaten, yaitu Kecamatan Seram Utara Kabupaten Malteng, Kecamatan Waepo Kabupaten Buru dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Dampak iklim dengan peningkatan curah hujan yang tinggi sejak bulan Februari sampai Oktober, cukup berpengaruh pada peningkatan produksi padi sawah.

“Di masa pandemi Covid-19 kuota pupuk untuk kabupaten mengalami penurunan mencapai 50 persen. hal ini berdampak ke petani, diharapkan Pemerintah pusat menambah kuota pupuk sesuai dengan permintaan,” kata Kepala Seksi Penyuluhan Leni Tunjanan dalam diskusi virtual bersama Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku, Anna Latuconsina.

Dikatakan Leni Tunjanan, Kuota pupuk yang seharusnya dibagikan kepada petani di musim tanam pertama, kedua dan ketiga, namun yang terjadi di lapangan adalah pupuk bersubsidi telah habis di pengecer memasuki musim tanam kedua.

“Olehnya itu kondisi pupuk untuk kabupaten sangat mengalami kekurangan bahkan Setiap tahunnya mengalami penurunan. Biasanya sebanyak kuota pupuk Urea 2000 turun menjadi 1.225. Kedepan kuota pupuk untuk petani bisa diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan pada masa tanam,” ucapnya.

Selain pupuk bersubsidi, Leni Tunjanan juga mengakui, petani di Kabupaten Malteng saat ini membutuhkan bantuan Alsintan, terutama petani lokal yang mengolah lahan kecil.

“Bantuan seperti kultivator lebih dibutuhkan oleh petani. Selama ini bantuan kultivator yang didapatkan oleh kabupaten hanya 3 – 4 unit sementara kebutuhan petani cukup banyak,” akuinya.

Selain Gaji Kecil, Tenaga Penyuluh Pertanian Di Malteng Juga Kurang

Kepala Seksi Penyuluhan Leni Tunjanan mengatakan, penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pedesaan dengan sistem penyuluhan pertanian yang ada di Maluku saat ini kurang optimal. Hal ini di sebabkan oleh jumlah penyuluh yang terbatas dengan penempatan yang kurang merata, antar kecamatan dan kabupaten.

“Sarana dan prasarana kurang memadai, wilayah kerja penyuluh berpencar antarpulau, dan pembiayaan penyuluhan yang rendah, serta ongkos transportasi tinggi,” kata Leni Tunjanan.

Menurut Leni Tunjanan, ketersediaan penyuluh pertanian yang terbatas juga sangat menghambat proses diseminasi inovasi teknologi pertanian. Hasil penelitian dan pengkajian kepada para petani di pedesaan, dengan keterbatasan SDM penyuluh pertanian, maka perlu disiasati dengan model penyuluhan yang baik.

“Biaya Operasional Penyuluh untuk penyuluh pertanian di lapangan sangat kecil Rp. 450.000/bulan yang diterima oleh penyuluh per tiga bulan sekali. Jumlah ini masih kecil jika dilihat dari wilayah yang luas, karna akses dan jarak penyuluh ke tiap-tiap kelompok Tani Lumayan jauh,” bebernya.

Penyuluh pertanian yang ada di Maluku sebanyak 460 orang, dan jumlah desa mencapai 867 desa. Untuk kabupaten Malteng jumlah penyuluh ada 158 orang, yang tersebar di 192 Desa di 18 Kecamatan/Kota dengan jumlah Kelompok Tani 1.350 POKTAN yang telah di Inventarisir.

“Jumlah Penyuluh Pertanian Kabupaten Malteng 160 Orang, dengan rincian sebagai berikut, Penyuluh Sub Sektor tanaman pangan berjumlah 75 orang, penyuluh Sub Sektor perkebunan dan peternakan 35 Orang, dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian 50 Orang.

Ketersediaan penyuluh pertanian yang terbatas serta sarana, dan prasarana sangat menghambat proses diseminasi inovasi teknologi pertanian dari hasil penelitian dan pengkajian kepada para petani di pedesaan. Dengan keterbatasan SDM penyuluh pertanian, maka perlu disiasati dengan model penyuluhan yang baik.

“Belum ada pelatihan-pelatihan yang mengikutsertakan penyuluh pertanian di balai Diklat Pertanian. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sangat diperlukan karena tuntutan untuk menguasai tekhnologi baru dalam bidang pertanian oleh tenaga penyuluh sehingga dapat diterapkan oleh petanisaat penyuluh melakukan pendanmpingan,” jelasnya.

“Dengan pemanfaatan teknologi baru oleh petani akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktifitas petani yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani,Pelatihan kepada penyuluh selain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tekhnologi baru juga dapat menigkatkan pengetahuan terhadap penanggulangan hama dan penyakit,” ujarnya.

Selain itu, kata Leni Tunjanan, fasilitas pendukung untuk penyuluh pertanian masih kurang di Maluku. Saat ini ada 18 Balai Penyuluhan di Maluku Tengah, namun tidak adanya kantor definitif untuk penyuluh pertanian di beberapa kecamatan, sehingga masih menumpang di kantor camat, seperti di Saparua Timur.

“Padahal kebutuhan internet dan sarana pendukung lainnya seperti laptop, kendaraan roda dua sangat dibutuhkan oleh penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada petani, mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh maupun mengupdate laporan yang harus segera dilaporkan. Keterbatasan sarana pendukung ini mengurangi efektifitas kinerja penyuluh pertanian,” paparnya.

Produk Perlindungan Asuransi Mikro di Provinsi Maluku diberikan kepada Petani Padi yang Gagal Panen yang disebabkan oleh bencana alam dan hama/ penyakit Tanaman akan di berikan Asuransi senilai Rp. 6 juta / hektare. Jadi, kalau misalnya terjadi gagal panen, petani tidak semakin terpuruk dan bisa tanam lagi, karena mendapat asuransi.

“Pelaku Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di Kab. Maluku Tengah Sudah Mengusulkan Kartu Tani, Namun sampai sekarang belum terealisasi dan Petani Belum mendapatkan Kartu Tani. Untuk Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura. Sebanyak 2500 petani yang telah di usulkan untuk mendapatkan kartu Tani di kab.seram utara kobi dan seti,” pungkasnya.

Kordinator Penyuluh Tani Padi di seram Utara Timur Kobi dan Seti sudah melakukan Pertemuan dan pengusulan Kelompok Tani kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penyelenggara asuransi pertanian oleh Kementerian Pertanian (Kementan) pada Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sehingga petani dapat memusatkan perhatian pada pengelolaan usaha tani yang lebih baik, lebih aman dan lebih menguntungkan. Para petani khususnya usaha tani padi mengalihkan beban risiko yang ditanggungnya kepada pihak ketiga dengan cara mengasuransikan usahanya melalui Jasindo.

“Tahap 1 Pihak Jaasindo akan memberikan Sebanyak 2500 hektare di Bulan November 2020, untuk Tahap ke-2 rencana nya akan turun di bulan Desemeber 2020,” ucapnya.

“Penyerapan subsidi premi asuransi usaha tani padi secara nasional masih rendah, sehingga kalau masih ada dana subsidi premi di pusat, sebaiknnya diturunkan ke Maluku, karena daerah ini memiliki potensi sentra usaha padi, seperti di pulau Buru dan Seram khusnya seram utara kobi dan seram utara seti,” tutupnya. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News