AMBON – Kabar tidak enak kembali diterima oleh masyarakat Maluku, yakni pembatalan Provinsi Maluku menjadi daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN) oleh Pemerintah Pusat lewat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Parahnya lagi, tidak hanya LIN yang dibatalkan, proyek Ambon New Port (ANP) yang terintegrasi dengan LIN pun ikut dibatalkan oleh Menteri Luhut dengan alasan yang tidak masuk di akal masyarakat Maluku.
“Kami, maupun Menteri PPN/Ketua Bappenas kaget mendengar pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tentang pembatalan ANP dan LIN, dengan berbagai alasan yang dikemukakan,” kata anggota DPD RI Dapil Maluku Ana Latuconsina kemarin.
Dikatakan Anna, pembahasan masalah LIN ini sudah dilakukan oleh wakil rakyat Maluku dengan Menko Polhukam Mahfud MD, dan itu didukung penuh dengan alasan geopolitik dan geostrategi.
“Menko Mahfud sangat mendukung program ini ada di Ambon, karena sangat tepat berdasarkan pertimbangan Geopolitik dan Geostrategis baik dalam keadaan damai maupun darurat,” ucap Ana.
Senator tiga periode ini melanjutkan, sikap dan keputusan Pemerintah pusat ini sangat membingungkan masyarakat Maluku, karena ada kesan jika masyarakat Maluku ini seolah-olah di anak tirikan oleh Pempus. Itu terlihat dari keputusan Menko Luhut dan informasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwa proyek tersebut akan dikerjakan oleh swasta, dengan alasan kondisi keuangan negara.
Padahal, lanjut Anna, proyek yang jauh lebih kecil dari ANP dan LIN ini Pempus menggunakan APBN yakni Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung. APN dan LIN bukan untuk kepentingan Maluku tapi Kawasan Timur Indonesia, bahkan NKRI harus dari swasta.
Parahnya lagi, Gubernur Maluku Miras Ismail saat diminta oleh delapan wakil rakyat untuk bertemu membahas masalah tersebut, malah menghindar dengan alasan menghadiri acara panen raya di Seram Utara.
“Sayangnya saat delapan wakil rakyat dari Maluku ingin bertemu dengan Gubernur Murad Ismail membahas bagaimana kelanjutan memperjuangkan ANP dan LIN pada tanggal 9 Maret yang lalu, tapi jawaban Penjabat Sekda, bahwa gubernur belum bisa memberikan waktu karena sudah terjadwal agenda Panen Raya di Seram Utara,” jelasnya.
Lebih jauh Anggota Komite II DPD RI ini, jika pertemuan tersebut terlaksana, ada upaya bersama semua pemangku kepentingan Maluku, baik yang di daerah maupun di Jakarta untuk mengatur dan menempuh langkah-langkah strategis terhadap ketidakpastian implementasi LIN dan ANP.
“Kita tidak lagi melihat warna bendera kepentingan parpol atau interest tertentu, tujuan kami hanya satu untuk kepentingan Maluku ke depan,” tegasnya. (***)
