Connect with us

News

Di Hadapan Menteri KKP, Anna Laporkan Masalah Kartu dan Asuransi Nelayan di Maluku

Jakarta – Masalah perikanan dan kesejahteraan nelayan di Provinsi Maluku belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat (Pempus). Itu terlihat dengan sikap cuek Pempus terhadap penunjang kesejahteraan nelayan, yakni kartu nelayan hingga asuransi nelayan.

Padahal, berdasarkan data perikanan Maluku menyumbang devisa ke negara sebesar 30 persen. Hasil ini tidak sejalan dengan pelayanan Pempus kepada perikanan dan kesejahteraan nelayan di Maluku. Parahnya, kartu nelayan yang bertujuan untuk memudahkan nelayan mendapat Bahan Bakar tidak terealisasi.

“Kartu nelayan itu sekarang berubah nama ya, kartu itu mungkin dimaksudkan untuk menambahkan subsidi, tetapi yang jadi masalah kartunya ada BBM nya tidak ada di lapangan,” kata Anggota DPD-RI Dapil Maluku Anna Latuconsina saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo di Gedung DPD, Rabu (22/1).

Atas dasar itu, senator perempuan yang dikenal getol perjuangkan nasib nelayan di Maluku ini mengusulkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat koperasi nelayan sebagai terminal bahan bakar.

“Mungkin ini juga beberapa usulan dari teman di Jawa Tengah juga, mungkin diperlukan koperasi nelayan untuk terminal bahan bakar, dimana nelayan bisa disuplai bahan bakar agar mereka bisa pergi melaut,” ujarnya.

“Kemudian setelah mendapat hasil tangkapan mungkin bisa dipotong dari hasil yang tadi, karena pasti membutuhkan modal untuk melakukan pencarian ikan,” sambungnya.

Selain kartu nelayan, senator tiga periode ini menjelaskan, asuransi nelayan yang sudah dijalankan tidak berfungsi di Maluku. Para nelayan tidak terlayani dengan ssuransi tersebut di Puskesmas dan rumah sakit.

“Kemudian juga asuransi nelayan sendiri tidak dilayani di masyarakat, untuk Maluku hampir semua asuransi nelayan tidak terlayani di Puskesmas dan Rumah Sakit,” jelasnya.

Untuk itu, Anna meminta kepada Menteri Edhy agar mengkomunikasikan masalah ini dengan Kementerian Kesehatan. “Mungkin ini menjadi informasi dan bisa dikomunikasikan dengan Kemenkes,” harap Anna. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News