Connect with us

News

Anna Serahkan Aspirasi Pemda Maluku Soal Masalah Hutan Buat Menteri LHK

Jakarta – Anggota DPD-RI Anna Latuconsina menyerahkan langsung aspirasi Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku terkait dengan pemecahan masalah hutan di Maluku. Penyerahan aspirasi tersebut diserahkan secara langsung ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar pada, Senin (17/2) di Gedung DPD-RI.

Sebelum menyerahkan aspirasi Pemda Maluku, Anna Latuconsina juga meminta agar KLHK terus memberikan perhatian serius ke Hutan Manusela yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Taman Nasional Manusela.

Selain itu, Anna juga mengakui saat ini dirinya terus membangun kordinasi dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim LHK Wiratno terkait izin pemanfaatan dan pengawasan kawasan hutan Manusela.
“Mungkin nanti ada ijin waktu khusus saya dengan Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistim Pak Wiratno, bisa berkonsultasi tentang Taman Nasional Manusela ini, karena sudah sangat terkenal bagi Maluku sehingga banyak sekali yang membuka usaha-usaha baru, dan ini sangat baik sekali, tapi tentunya ini tidak merusak lingkungan disana,” kata Anna kepada Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar.

Diketahui, ada tujuh usulan Pemda Maluku ke Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang berdasarkan pada kewenangan Pemerintah setempat, yakni:

1). Diperlukan pengaturan dalam ketentuan SIPUHH-HA terkait pengawasan pelaksanaan ekploitasi
hutan oleh petugas kehutanan walaupun kegiatan telah dilakukan secara Self Assesment,
Perlu adanya penyamaan persepsi terkait
penerapan kebijakan SIPUHH sehingga tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan berdampak pada tuntutan pidana terhadap UMKM
bidang kehutanan khususnya industri kehutanan dan hutan hak.

2). Perlu dilakukan rapat koordinasi penegakan hukum kehutanan sehingga tujuan penegakan hukum tidak menjadi bias dan terkesan mengkriminalkan pelaku usaha kecil bidang kehutanan.

3). Perlu dilakukan perubahan PermeLHK No. P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 sehingga dapat mengkomodir proses pebubahan bentuk kayu hutan hak/hutan rakyat guna memudahkan dalam pengangkutan serta meminimalisir biaya produksi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada
usaha mayarakat bidang kehutanan.

4). Dinas Provinsi memliki peran penting dalam pelaksanaan urasan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana amanah UU No. 23 Tahun 2014, untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan SIPUHH maka Operator Dinas harus diberi wewenang sehingga tidak terkesan hanya Operator Dirtjen PHPL dan Operator Balai yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan SIPUHH.

5). Perlu adanya langka-langka kebijakan sehingga pelayanan publik tidak terhambat dan justru menimbulkan kegaduhan terkait perizinan melalui
OSS.

6). Perlu adanya relaksasi kebijakan sehingga izin yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat di dalam dan disekitar hutan terkait pemungutan hasil hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diberi kemudahan.

7). Dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, IPPKH baik non komersil maupun komersil yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan dasar, Gubernur perlu diberikan kewenangan menerbitkan IPPKH yang lebih luas dan tidak terbatas pada kegiatan non komersil.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News