Connect with us

News

Laut Maluku Dicemari Sampah, Anna Minta Menteri LHK Turun Tangan

JAKARTA – Sampah bekas rumah tangga terus mencemari laut Maluku, dan hal ini sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini, hingga mengancam volume produksi ikan di Maluku. 

Masalah pencemaran sampah di laut Maluku ini sudah disuarakan beberapa kali oleh Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Anna Latuconsina, namun hingga kini pencemaran sampah di laut Maluku belum tertangani dengan baik. Kondisi ini, kata Anna sangat mengancam ekosistem laut.

“Ini sangat memprihatinkan, karena Maluku juga sedang dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), tentunya ini akan merusak laut kita sehingga mungkin saja bisa mengurangi produksi ikan di Maluku,” kata Anna Latuconsina saat rapat Komite II DPD RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sirtu Nurbaya Bakar, Senin (7/6).

Konsep pengolahan sampah menjadi energi untuk daerah dengan penduduk besar sangat tepat, namun untuk wilayah Maluku yang volume sampahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan kota-kota besar tidak tepat. Namun, pembuangan sampah di Maluku hampir 90 persen adalah ke laut, karena sebagian besar penduduk Maluku berada di pesisir laut.

“Mungkin kalau tadi ibu menteri mengatakan west energi untuk daerah-daerah dengan penduduk besar mungkin itu bisa dipakai seperti Surabaya, tapi untuk Maluku dengan produksi yang tidak terlalu besar, tapi semua dibuang ke pantai ini juga menjadi masalah bagi kita,” ucapnya.

“Pada kesempatan yang baik ini saya mempunyai beberapa catatan dari dua kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten SBB. Mungkin secara tertulis akan saya sampaikan kepada Ibu Menteri untuk dibantu peralatan untuk bagaiman mengolah sampah disana,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri LHK Sitti Nurbaya Bakar menuturkan, masalah pencemaran sampah plastik di laut sudah dilakukan, seperti yang dilakukan di kawasan Labuan Bajo Nusa Temggara Timur (NTT) dan Bali, meski penanganan belum maksimal 100 persen.

“Khususnya tentang sampah plastik di laut, jadi langkah-langkahnya sudah ada tapi memang karena baru jadi gak mungkin hasilnya terlalu pas, tapi kalau kita lihat di Labuhan Bajo misalnya di NTT itu sudah kelihatan, termasuk yang di Bali juga sudah dikelola sampahnya untuk tidak sampai ke laut,” jelasnya.

Politisi Partai NasDem ini juga mengakui jika konsep Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sekarang dipakai oleh beberapa daerah kurang tepat. Untuk itu, pihaknya mendorong pembuangan sampah langsung ke Tempat Pengelolahan Akhir (TPA) seperti di wilayah Martapura.

“Kalau saya sih tidak mendorong TPS itu, lebih bagus langsung aja ke Tempat Pengolahan Akhir seperti yang di Martapura. Saya sudah lihat yang di Martapura itu juga bagus dan waktu itu di bangun oleh PU dananya cukup besar dan seperti itu bisa dipakai,” tegasnya.

“Sesuai UU masing-masing kabupaten, UU 18 Tahun 2008 itu harus punya TPA dan tidak boleh dibuka begitu aja, dan UU itu kejam, kalau melanggar bisa dipidana itu,” tutupnya. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News