Connect with us

News

Finalisasi UU Pemberdayaan Nelayan, Anna Minta KKP Tinjau Kembali Penangkapan Terukur

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Anna Latuconsina meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau kembali aturan penangkapan terukur oleh kapal-kapal ikan besar. 

Hal itu disampaikan Anna Latuconsina saat mengikuti rapat finalisasi hasil pengawasan Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan , budi daya ikan dalam perubahan UU no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di Jakarta.

“Kita menghimbau dan meminta kepada Kementerian KKP untuk meninjau kembali penangkapan terukur ini,” kata Anna Latuconsina dalam rapat.

Pasalnya, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan membolehkan kapal dengan ukuran 400.000 GT hingga 550.000  GT melakukan penangkapan terukur, dan hal ini mematikan mata pencarian nelayan-nelayan tradisional di Maluku. 

“Ini diperbolehkan mengeruk sebanyak-banyaknya sampai dengan 6 juta ton per hari, itu dengan tonase kapal 400.000 GT sampai dengan 550.000 GT,” ucap Anna.

Parahnya lagi, kapal-kapal dengan ukuran besar tersebut sudah tidak lagi menaruh ikan hasil tangkapannya di kostor-kostor yang ada, hingga kostor-kostor tersebut terancam mati.

“Yang disebutkan oleh pemerintah daerah semua kostor yang ada itu mati semua, karena kapal-kapal yang besar itu tidak akan menaruh ikannya di kostore yang ada daerah-daerah itu,” tutup Anna. 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News