Connect with us

News

Dinas Perikanan Malteng Harap Regulasi Soal Rumpon Dievaluasi

MASOHI – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang rumpon perlu dievaluasi ulang, karena aturan tersebut berdampak pada konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Permen KP No. 26 Tahun 2014 tentang Rumpon khususnya Bab III pasal 8, 9 dan Bab V pasal 12 perlu evaluasi lintas sektoral, apakah terkait regulasi dimaksud sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam menginplementasi aturan seperti yang terjadi saat ini, bahwa akan terjadi tarik ulur antara pemangku kepentingan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Samsul Maarib saat menggelar reses bersama Anggota DPD-RI Anna Latuconsina via aplikasi zoom dua pekan kemarin.

Permasalah rumpon ini lebih pada izin dan sengketa, karena rumpon sendiri merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam untuk menarik perhatian ikan untuk berkumpul di sekitar rumpon dan muda ditangkap oleh para nelayan.

“Kenyataannya adalah konflik rumpon sering terjadi di lapangan, baik antara pemilik rumpon dan pemilik rumpon yang lain, maupun antara pemilik rumpon dan pihak perhubungan terkait dengan alur pelayaran kapal, dan jugas dengan umpon-rumpon yang tidak memiliki izin,” ucapnya.

Selain masalah rumpon, Maarib juga menyinggung soal pengembangan usaha perikanan yang berkontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu adanya pembangunan infrastruktur pelabuhan atau jembatan agar proses jual hasil tangkap nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berjalan baik, sebagaimana ditetapkan UU No. 23 tahun 2014 pengelolaan TPI.

“Kami sangat mengharapkan interfensi yang lebih berupa penyediaan jembatan, atau pelabuhan yang disatukan dengan TPI sehingga dalam perencanaan pembangunan TPI tidak menunggu penetapan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, karena banyak daerah-daerah sentra produksi
di Kabupaten Malteng perlu dioptimalisasi,” harapnya.

“Perlu kami informasikan bahwa apabila kita mengacu pada Keputusan Menteri KP No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dimana Malteng, sampai dengan tahun 2037 direncanakan akan dibangun pada Kecamatan Banda, Leihitu, Masohi, Salahutu dan Tehoru. Ada beberapa sentra produksi yang sangat membutuhan TPI dan pelabuhan tidak termuat dalam rencana induk ini seperti Amahai, Saparua, Saparua Timur, Seram Utara, Seram Utara Barat dan Pulau Haruku,” tutup Maarib. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News