Connect with us

News

Pemkab Malteng Usul Penetapan Maluku Sebagai LIN Lewat Surat Presiden

MALUKU – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) pada 26 Mei kemarin. Penetapan ini mendapat sambutan positif dari semua lapisan masyarakat Maluku.

Namun, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) lewat Dinas Perikanan Kabupaten Malteng mengusulkan, agar penetapan Maluku sebagai LIN lewat surat keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Kami menyambut baik atas penyampaian surat dari Gubernur Maluku tentang Dukungan Kepada Provinsi Maluku sebagai LIN kepada Menteri KKP, dan diserpons oleh Menteri KKP melalui surat Menteri pada tanggal 26 Mei 2020, dan diinterfensi melalui penganggaran bagi Provinsi Maluku. Namun kami berharap sebaiknya penetapan Maluku sebagai LIN ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden,” kata Kadis Perikanan Kabupaten Malteng Samsul Maarib kepada Anna Latuconsina saat menggelar reses via online beberapa pekan kemarin.

Menurut Samsul Maarib, jika penetapan Maluku sebagai LIN lewat Surat Keputusan Presiden, maka kekuatan hukum penetapan tersebut lebih kuat dan akan menjadi prioritas dalam pembangunan perikanan di Maluku ke depan.

“Kalau penetapannya pakai surat keoutusan Presiden, maka memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, dan menjadi prioritas utama dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Maluku,” ucapnya.

Selain itu, Dinas Perikanan Malteng juga mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku dan Anggota DPD-RI untuk mempercepat proses penetapan Undang-Undang (UU) Provinsi Kepulauan yang sudah digodok sejak beberapa tahun lalu.

“Mendorong untuk mempercepat proses penetapan Undang-undang Provinsi Kepulauan, dimana Provinsi Maluku merupakan bagian dari esensi Undang-undang dimaksud, sehingga akan mendorong penetapan anggaran bagi pembangunan sector Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku,” jelasnya.

Lebih jauh lagi, Samsul Maarib mengatakan, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undangan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena pembatasan kewenangan yang berdamapak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sangat kecil. Bahkan berbagai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi harus diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Dampak pembatasan kewenangan ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah terkait sumber-sumber pembiayaan atau penganggaran program dan kegiatan baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya bisa membiayai beberapa Program dan Kegiatan serta Dana Tugas Pembantuan (TP) yang tidak bisa sama sekali diakses oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Diketahui, pada reses via zoom dihadiri langsung oleh Anggota DPD-RI Anna Latuconsina, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malteng Sansul Maarib, Kepala Bidang Dinas Perikanan Kabupaten Malteng diantaranya Chor Sopacua, Marthen Haulussy, Amirullah Usemahu dan Frangky Haurissa serta para staf DPD-RI di daerah. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News