Connect with us

News

Dari Krisis Air Bersih Di Masohi , Hingga Banjir Ancam Panen Sawah Di Serut

MALTENG – Krisis air bersih bukan hanya terjadi di wilayah pegunungan atau di wilayah terbelakang, tetapi hal serupa juga terjadi di Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yakni Kota Masohi. Hal ini diakui oleh pihak Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malteng saat menggelar reses dengan Anggota DPD-RI Anna Latuconsina via online atau virtual.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malteng Hasan Firdausi mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan masalah ini namun terkendala karena pengusulan ini melibatkan dua instansi, yakni Balai Sumber Daya Air dan Balai Cipta Karya.

“Bidang cipta karya, usulan APBN kedepan lebih fokus pada penyediaan air bersih dan air minum di Kota Masohi. RAB telah disiapkan dan disampaikan namun terkendala, belum ada realisasi karena melibatkan dua instansi yaitu Penyediaan air bersih oleh Balai Sumber Daya Air dan jaringan pembawanya dari Balai Cipta Karya,” kata Hasan Firdaus kepada Anna Latuconsina.

Selain krisis air bersih di Kota Masohi, Hasan Firdaus juga melaporkan masalah yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Malteng, yakni pembangunan irigasi di wilayah Seram Utara (Serut). Pasalnya, setiap musim hujan sering terjadi banjir dan mengancam sawah masyarakat akibat meluapnya sungai Kobi. Padahal, masalah ini sudah dilaporkan ke pihak Balai Sungai namun hingga kini tidak direspon oleh mereka.

“Bidang Sumber Daya Air yang menunjang program nasional ketahanan pangan, yaitu fokus di Kecamatan Seram Utara membangun irigasi namun yang menjadi kendala adalah dampak banjir dari sungai kobi dan kali samal. Telah berulang kali diusulkan di forum UPD yang menjadi kewenangan Balai Sungai, namun tidak ada penanganan yang serius.

Pembangunan irigasi dengan dana DAK terasa tidak bermanfaat karena setiap kali panen sawah terendam akibat banjir, sehingga mengakibatkan gagal panen dan kerugian bagi petani,” ucapnya.

“Penyebab kegagalan panen akibat panen harus terlebih dahulu di atasi yaitu penanganan dampak banjir dari kali samal dan kali kobi,” jelasnya.

Harus Normalisasi Sungai dan Pembukaan Jalan Baru

Jalur transportasi yang menghubungkan kabupaten Malteng dengan Kabupaten lain perlu mendapat perhatian serius Pemerintah. Pasalnya, beberapa titik jembatan dan jalan sering terjadi kerusakan akibat banjir seperti yang terjadi saat ini yakni jembatan Tala di Seram Bagian Barat (SBB) yang menghubungkan Malteng, SBB dan Kota Ambon, dan beberapa sungai di kawasan TNS.

“Jembatan Tala masih terputus sehingga berdampak pada arus transportasi. Beberapa sungai strategis di kawasan TNS perlu dinormalisasi, yaitu Wae Tonetana, Wae ruwata dan Waepo. Karena jika banjir akan masuk ke kawasan pemukiman dan menghalangi arus transportasi,” ujar Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malteng Hasan Firdausi.

Selain itu, lanjut Firdaus, akses jalur darat di kawasan padat penduduk di Serut harus mendapat perhatian. Sejauh ini, kata Firdaus pihaknya sudah melakukan survey terkait masalah ini, namun hal itu akan terbentur dengan aturan Pemerintah Pusat karena jalur-jalur tersebut akan melewati taman nasional dan itu harus melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).

“Akses wilayah yang masih sulit di Malteng. Kawasan padat terpencil di Seram Utara membutuhkan akses jalan, dan Pemerintah Kabupaten telah melakukan survei atau pemetaan, tetapi terkendala lokasi yang berada dalam taman nasional sehingga membutuhkan izin dari Kementrian KLH melalui Balai taman nasional. Sekitar 60 KM yang melewati kawasan taman nasional,” jelasnya.

10 Ribu Rumah Tak Layak Huni dan Sembilan Ribu Rumah Korban Gempa Jadi PR Pemkab Malteng

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malteng sebanyak 10 ribu rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kabupaten Malteng. Berdasarkan data, ada 12 ribu rumah tidak layak huni di Malteng, namun 2000 unit sudah dibangun oleh Pemerintah dan kini tinggal 10 ribu unit yang belum ditangani.

Selain 10 ribu rumah tidak layak huni, Pemkab Malteng juga saat ini dihadapkan dengan tanggung-jawab lainnya, yakni menyelesaikan pentaan kembali 9000 unit rumah yang terdampak akibat gempa 2019 lalu. Lebih jauh lagi, Pemkab Malteng juga diharuskan untuk kembali menata kawasan huni bagi nelayan dan para tenaga medis.

“Data awal rumah tidak layak huni yang dimiliki Maluku Tengah 12.000 rumah. 2.000 rumah sudah tertangani masih ada 10.000 rumah belum tertangani. Rumah bencana terdampak gempa sekitar 9.000 unit yang masih menjadi PR. Mendorong beberapa kegiatan penataan kawasan, usul di balai kebutuhan terhadap rumah susun nelayan, dan rumah susun untuk tenaga medis. Telah disipakan lahan seluas 7,5 hektar,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malteng Hasan Firdaus.

“Membantu merevitalisasi kawasan adat. Ada beberapa negeri adat yang mempunyai kawasan pemikiman yang masih terjaga di Huaulu dan Seram Selatan. Kendalanya adalah mereka memiliki kampung adat hanya beberapa rumah, satu rumah adat di huni 4-5 KK. Pemerintah daerah mencoba memfasilitasi untuk merevitalisasi perumahan tersebut,” tutupnya. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News