Connect with us

News

UPTD KPH Malteng Minta Tata Batas Kawasan Manusela Dikaji Ulang

AMBON – Kepala Dinas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Ishak Tuhuleley mengakui pihaknya masih kesulitan dalam melakukan monitoring terhadap wilayah-wilayah KPH yang ada di wilayah Kabupaten Malteng.

Kesulitan melakukan monitoring ini berkaitan dengan Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, didalamnya banyak kewenangan dari kabupaten/Kota dialihkan ke Provinsi.

Dikatakan Ishak Tuhuleley, di Kabupaten Malteng wilayah KPH dibagi dalam empat unit diantaranya, KPHP Unit VII Waisapalewa, Waimala di Elpaputih, KPHL Unit IX dari Amahai, Tehoru berbtasan dengan Taman Nasioanl Manusela dan KPHP Waitulung Arang di Kobisonta sampai Laimu.
“Dengan luasnya wilayah, terkendala dengan operasional kantor karena tidak memiliki kantor definitif. Sarana penunjang operasional kantor juga masih kurang dan belum mendukung,” kata Ishak Tuhuleley kepada Anggota DPD-RI Anna Latuconsina saat menggelar reses bersama secara virtual meeting.

Selain itu, lanjut Ishak Tuhuleley kendala lain yang dihadapi oleh KPH saat ini adalah batas wilayah negeri dengan kawasan Taman Manusela yang membuat ruang gerak masyarakat negeri di dekat Taman Manusela tak leluasa. Untuk itu, Ishak berharap adanya kajian ulang terkait batas wilayah di kasawan Taman Manusela oleh Dirjen Planologi.

“Kendala dengan taman manusela berkonsultasi dengan Balai Pengembangan Kawasan melalui Dirjen Planologi menyangkut tata batas karena kendala negeri di sekitar Taman Nasoinal sangat berdekatan dengan zona Taman Manusela. Tata batas ini perlu direview ulang agar akses masyarakat yang ada di sekitar kawasan manusela bisa diberikan hak ases,” harapnya. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News