AMBON – Pendidikan di Provinsi Maluku masih butuh perhatian serius dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pasalnya, sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil masih jauh dari kata layak, baik itu fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, ruang praktek siswa bahkan buku ajar pun belum dimiliki hingga guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Banyak sekolah di daerah terpencil belum memiliki perpustakaan, laboratorium, ruang praktek siswa bahkan buku pendukung untuk menunjang kemajuan proses belajar mengajar. Bahkan sekolah di darah terpencil hanya memiliki 1 (satu) guru PNS yaitu kepala sekolah dan guru lainnya adalah guru honorer,” kata Anggota DPD RI Dapil Maluku Anna Latuconsina saat melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) PPUU bersama mahasiswa di Universitas Pattimura.
Menurut Anna, kualitas pendidikan di Maluku bisa di rubah jika Pemerintah memperhatikan penyebaran tenaga guru ke pelosok-pelosok desa yang ada di Maluku. Pasalnya, jika penyebaran guru tidak merata, maka mutu pendidikan di Maluku akan terus tertinggal jauh.
“Mutu dan kualitas pendidikan dibutuhkan untuk itu perlu menyiapkan kualitas Sumber Daya Guru di Maluku sangat tertinggal. Penyebaran guru tidak merata di provinsi Maluku terutama di daerah terpencil. Sebagai ujung tombak terlaksananya pendidikan berkualitas, kemapuan akademik dan profesional guru perlu ditingkatkan,” ucapnya.
“Bangunan sekolah di provinsi Maluku yang tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Sehingga siswa tidak dapat belajar dengan baik di dalam ruangan kelas,” sambungnya.
“Tindakan sewenang-wenang pejabat publik dengan memanfaatkan kewenangannya menggunkan tenaga pendidik dan organisasi profesi (PGRI) untuk kampanye politik dengan ancaman di pindahkan ke tempat tugas yang lebih terpencil,” tutupnya. (***)
