Jakarta – Masalah perikanan Maluku kembali menjadi pembahasan hangat di tingkat nasional, setelah Gubernur Maluku Murad Ismail nyatakan perang melawan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait kebijakannya soal perizinan operasi kapal di laut Maluku.
Menanggapi keributan tersebut, Anggota DPD-RI asal Maluku Anna Latuconsina mengatakan, masalah perikanan di Provinsi Maluku ini sudah disuarakan oleh dirinya sejak lama, namun tidak direspon oleh Menteri Susi.
“Sebagai Anggota DPD-RI asal Maluku saya sudah beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian, tapi sampai sekarang tidak diselesaikan dengan baik,” kata Anna Latuconsina saat dihubungi, Kamis (5/9).
Bahkan, lanjut Latuconsina, semua program Pemerintah Pusat (Pempus) di Maluku, khususnya bidang perikanan tidak berjalan dengan baik alias gagal , antara lain infrastruktur yang dibangun di Maluku rusak jadi besi tua tanpa digunakan.
“Pelabuhahan penambatan ikan, salah satunya , contoh di Desa Kawa, Kab Seram Bagian Barat (SBB). Kapal yg diberikan kepada nelayan konstruksinya tidak sesuai dengan kebiasaan nelayan di Maluku , kapal diberikan tanpa ijin operasional ,” ujarnya.
Selain itu , Anna menyampaikan kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pempus lewat KKP sangat merugikan masyarakat Maluku, karena akibat kebijakan tersebut terjadi pengangguran. “Banyak anak-anak Maluku sudah tidak ikut lagi dengan kapal, otomatis terjadi pengangguran,” akuinya.
Kalau di tanyakan terkait masalah LIN , jawaban pempus tidak pernah jelas , masalah apa yg menjadi hambatan , sehingga sulit mendapat kan jawaban dr pemerintah pusat ttg LIN .
Untuk itu, keputusan Gubernur melawan Pempus terkait masalah perikanan dan kelautan di Maluku ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Anna Latuconsina selama ini.
Saya sering berteriak disetiap RDP dengan kementrian soal kebijakan Menteri Susi di Maluku,” tegasnya.
“Kebetulan saya di Komite II dan salah satu bidangnya soal kelautan dan perikanan, yg bermitra dg Kementrian Kelautan dan perikanan. (***)
