JAKARTA – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku, Anna Latuconsina meminta Pemerintah Pusat kembali mengkaji ulang biaya operasional penyuluh pertanian di Provinsi Maluku kembali dikaji ulang, karena biaya saat ini sangat rendah dan tidak sesuai dengan sebaran wilayah pertanian di Maluku.
“Biaya Operasional Penyuluh sangat rendah Rp. 430.000 / bulan yang diterima per tiga bulan sekali. Jumlah ini sangat rendah dibandingkan dengan tingkat kemahalan yang berlaku di maluku. Oleh karena itu disarankan hal ini perlu ditinjau kembali,” kata Anna saat membacakan hasil aspirasinya selama melakukan Reses dalam Sidang Paripurna DPD RI.
Anggota Komite II DPD RI ini juga menyoroti kapasitas tenaga penyuluh pertanian yang akhir-akhir ini terus mengalami perubahan, terkhusus soal pemahaman perkembangan ilmu teknologi. Menurut Anna, dengan pemahaman teknologi, para petani di Maluku bisa meningkatkan hasil produksi mereka ke depan, dan menunjang kesejahteraan mereka.
“Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sangat diperlukan karena tuntutan untuk menguasai tekhnologi baru dalam bidang pertanian yang memungkinkan pencapaian efisiensi produksi, dan pencapaian hasil produksi yang maksimal sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani,” ucapnya.
Senator tiga periode ini melanjutkan, rasio jumlah penyuluh pertanian dibanding dengan luas lahan dan jumlah petani yang berlaku secara nasional tidak dapat diterapkan untuk wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Karena penyuluh pertanian terpaku pada setiap wilayah / pulau sehingga dia tidak mampu menjangkau wilayah yang lebih luas,” pungkasnya. (***)
