Connect with us

News

Reses Bersama Dinas-LH Maluku, Anna Akui TPA Sampah Tidak Berjalan Baik

Ambon – Anggota DPD-RI Dapil Provinsi Maluku Anna Latuconsina menggelar reses bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Maluku pada, Senin (2/3) kemarin.

Reses yang dihadiri oleh Kepala Bidang Sampah dan para staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku itu berjalan lancer. Dalam reses tersebut, Anna Latuconsina memaparkan terkait pengawasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

Selain itu, senator perempuan yang sudah dipercayakan oleh masyarakat Maluku selama tiga periode ini juga menyinggung soal pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Maluku.  

“Bangunan-bangunan yang dibangun TPA tidak berjalan dengan baik. Masalah TPA yang tidak berfungsi sudah dibicarakan dengan Menteri Lingkungan hidup dan Kementerian terkait dan kata mereka koordinasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Terkait pengelolaan sampah dampaknya kemana-mana, dari sisi kelembagaan lingkungan,” kata Anna dalam pemaparannya.

Anna pun mengakui, banyak sekali masalah yang ditemui di lapangan terkait dengan sarana dan prasarana TPA. Tidak hanya itu, koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota tidak berjalan dengan baik, ketika belum dipake sudah rusak.

“Sanggupan pelayanan menjadi sangat terbatas, Kota Ambon sendiri hanya bisa melayani sekian persen dari wilayah kota. Untuk pulau Ambon ada 2 wilayah adminstratif yaitu Kota Ambon dan Maluku Tengah,” ucapnya.

“Untuk Kota Ambon sendiri mempunyai TPA, sedangkan Maluku tengah mempunyai TPA yang berada di Pulau seram yaitu di Kota Masohi, tapi sebagai daerah adminstratif untuk Kota Ambon tidak terlayani sama sekali,” tambahnya.

Olehnya itu, Dinas Lingkungan Hidup harusnya mempunyai Laboratorium Lingkungan. “Mempunyai gedung tapi tidak mempunyai sarana dan prasarana sehingga gedung tidak difungsikan,” jelasnya.

Diakhir pertemuan itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berencana membangun TPA regional yang sudah masuk dalam rencana mulai dari 2011-2020. Namun, sementara ini masalah lahan menjadi hambatan. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News