Connect with us

Ragam

Anna Latuconsina Soroti Tiga Persoalan Layanan Kesehatan di Maluku dalam Rapat Kerja Bersama Menteri Kesehatan

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku, Anna Latuconsina, menyoroti tiga persoalan mendasar dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku saat mengikuti Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Anna menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat Maluku dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau.

Pertama, persoalan kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas. Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 243 Puskesmas di Provinsi Maluku, hanya 40 Puskesmas yang telah memenuhi standar sembilan jenis tenaga kesehatan wajib. Dengan demikian, masih terdapat 203 Puskesmas yang belum memenuhi standar tersebut.

Selain itu, Maluku juga masih mengalami kekurangan sekitar 112 dokter gigi yang dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius mengingat ketersediaan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Kedua, evaluasi kebijakan pembatasan kontrol bagi pasien kanker dan penyakit kronis. Anna meminta agar aturan pembatasan kunjungan kontrol bagi pasien dengan penyakit yang membutuhkan penanganan berkelanjutan dievaluasi kembali. Menurutnya, kebijakan tersebut jangan sampai menghambat proses pengobatan, memutus kesinambungan terapi, atau membahayakan keselamatan pasien.

Ketiga, persoalan ketersediaan obat yang ditanggung BPJS Kesehatan di rumah sakit rujukan. Anna menyoroti masih adanya kelangkaan obat yang seharusnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga pasien terpaksa membeli obat secara mandiri untuk melanjutkan pengobatan.

“Jangan sampai efisiensi anggaran mengorbankan ketersediaan obat esensial dan membebani masyarakat,” tegas Anna.

Ia menekankan bahwa persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pelayanan kesehatan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas kesehatan.

Melalui penyampaian aspirasi secara langsung dalam rapat kerja tersebut, Anna berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan di Maluku serta menghadirkan solusi yang nyata dan berkelanjutan.

Baginya, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, terjangkau, dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pengobatan maupun layanan kesehatan hanya karena keterbatasan akses, fasilitas, tenaga medis, ataupun ketersediaan obat.

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara, termasuk bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku. (*)

More in Ragam